Sejumlah anggota Komisi X DPR RI mengkritik dan kecewa terhadap  perkembangan dunia pariwista di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba yang tidak mengalami kemajuan berarti dalam beberapa tahun terakhir. Danau Toba yang memiliki potensi luar biasa tidak dimanfaatkan dan tidak mendapat perhatiaan baik Pemda maupun Pemerintah Pusat.

            “Saya sangat miris melihat kondisi Danau Toba,  karena Danau Toba yang seharusnya menjadi ikon Sumut ternyata terbengkalai begitu saja, ujar Dedi Suwandi Gumelar alias Miing  kepada parlementaria, usai melakukan kunjungan kerja dan beraudensi  dengan Jajaran Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan Danau Toba; (Kabupaten Simalungun, Kapubaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir), Senin 21/6/2010. 

            Anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan ini melanjutkan, jika kawasan Danau Toba  dikelola secara baik , bukan tidak mungkin akan sangat menarik para turis wisatawan nusantara dan wisatawan manca Negara. Dengan banyaknya turis yang datang tentunya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaiknya Kondisi terbengkalai ini mendapat perhatian serius, jangan sampai Danau Toba menjadi kawasan pariwista yang tertidur, ujarnya.

            Hal yang senada juga disampaikan anggota Komisi X DPR, Eko Hendro Satrio (PAN) saat melakukan audensi dengan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, yang menjelaskan ketika  ke Danau Toba pada saat duduk di kelas enam sekolah dasar, ada satu plang yang bertuliskan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan, yang masih berdiri sampai sekarang. “Plang itu ada di Desa Tomok , sampai sekarang tetap ada. Apa sebenarnya hubungan antara Pariwisata dengan Perhubungan. Kan Tidak ada korelasinya”, kata Eko.

            Sekarang Pariwisata itu sudah ada yang menangani, begitu juga dengan Perhubungan. Dari contoh ini saja, bisa diambil kesimpulan  Danau Toba tidak dikelola dengan baik. Padahal tambah Eko, jika danau Toba bias dimaksimalkan, Sumut akan menjelma seperti Bali. Kenyataannya kekayaan  alam  dan pariwisata Sumut tidak kalah dengan Bali, tegasnya.

            Dari ini kasus tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kalangan pembuat keputusan di Sumut kurang memiliki jiwa wirausaha untuk menjadikan berbagai potensi wisata itu sebagai sumber pemasukan daerah.

            Kritik tentang rendahnya pengembangan potensi pariwisata di Sumut juga disampaikan oleh anggota komisi X DPR yang lainnya, Tengku HM Faisal Amin politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). Sebagai anggota yang berasal dari Aceh, Faisal mengaku sering berkunjung ke Danau Toba mengungkapkan kerisaunnya terhadap kondisi Danau Toba yang dahulu lebih bagus dari yang sekarang.

 Peningkatan Fasilitas

            Menanggapi kritikan yang disampaikan oleh para anggota Komisi X DPR RI, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin  mengungkapkan bahwa pihak pemda sumut  telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan fasilitas menuju Danau Toba untuk mempermudah wisatawan berkunjung ke Danau Toba.

            Salah satu upaya yang dilakukan adalah perbaikan dan memperpanjang lintasn di Bandara Silangit yang berlokasi tidak jauh dari Danau Toba yang jika ditempuh dengan naik kenderaan hanya sekitar 45 menit ke Danau Toba.

            Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Sumatera Utara ini dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI , Prof. DR. H. Mahyuddin NS. Sp. OG (K) dan Juhaini Alie, Theresia Pardede, Diaz Gwijangge, Rinto Subekti (F.demokrat), Ir. H. Zulfadhi, Ferdiansyah, Kahar Muzakir (FPG), Dedi Suwandi Gumelar, Rohmani, Eko Hendro Purnomo, Primus Yustisio, Tgk. Faisal Amin, Hisyam Alie, Dedi Wahidi, Hanif Dhakiri, Jamal Mirdad, Herry Lontung Siregar. (LSS)